Analisis Konflik Pilkada Maluku Utara Menggunakan Teori Konflik Scott digabungkan dengan Teori Konflik Geertz
Banyak sekali analisis konflik yang bisa digunakan. Baik itu dengan segitiga konflik, analisis bawang bombay, dan lain sebagainya. Nah disini kita akan menganilisis sebuah konflik (Pilkada Maluku Utara) dengan menggunakan 2 metode analisis yakni Patron-Klien (Teori Konflik Scott) dan Teori Konflik dan Nilai budaya (Teori Konflik Geertz). Sebelum menganalisis mari kita petakan terlebih dahulu konflik politik Maluku Utara tersebut.
Dari bagan di atas kita dapat membaca dengan baik bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi di Maluku Utara sangat kompleks. Konflik merambat dan terus merambat, sehingga peta konflik pun menjadi semakin runyam.
Konflik tentu dimulai dari persaingan Gafur-Fabanyo dengan Thaib-Gani untuk memperebutkan jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Konflik berlangsung akibat adanya kepentingan yang sama untuk memimpin Maluku Utara. Konflik ini belum sampai mencapai pada adu fisik, tetapi hanya sekedar perang taktik kampanye seperti beriklan di media, orasi, menemui masyarakat secara langsung, serta mengumbar janji-jani dan meyakinkan bahwa dirinya lebih baik dibanding lawannya.
Konflik yang terjadi kemudian meluas ketataran kepanitian. KPU Pusat bermusuhan dengan KPU Daerah. Awal mulanya dipicu oleh pemecatan ketua KPU Daerah oleh KPU Pusat karena dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugas dan KPU Pusat mengambilalih proses Pilkada di Maluku Utara. Kemudian KPU Pusat melakukan perhitungan ulang dan memenangkan Gafur-Fabanyo. KPU Daerah yang tidak terima atas keputusan KPU Pusat pun melakukan perhitungan ulang dan diperoleh Thaib-Gani sebagai pemenang. Sampai akhirnya kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung (MA) yang kemudian MA mengesahkan hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Daerah dan menilai pengambilalihan yang dilakukan KPU Pusat cacat yuridis.
Dari kasus KPU di atas diduga adanya keberpihakkan masing-masing KPU kepada pasangan calon Cagub-Cawagub yang dimenangkannya. KPU Pusat tiba-tiba mengambil alih proses Pilkada yang sedang berlangsung, padahal menurut undang-undang hal ini tidak dibenarkan. Begitu pula dengan KPU Daerah, ketua KPU Daerah disebutkan dalam beberapa sumber memiliki kerabat etnis dengan Thaib Armain. Terlepas dari kebenaran itu semua, yang pasti kedua kubu seakan-akan sudah menjadi klien dari patron-nya masing-masing yang selalu berusaha membela patron-nya masing-masing (analisis patron-klien akan disampaikan pada analisis berikutnya).
Dugaan keberpihakkanpun terjadi di DPRD. DPRD Maluku Utara terbagi menjadi dua kubu, pro Thaib-Gani dan pro Gofur-Fabanyo. Sampai-sampai surat rekomendasi untuk mengesahkan salah satu calon Cagu-Cawagub menjadi gubernur dan wakil gubernu pun ada dua versi. Surat rekomendasi pertama yang merekomendasikan Gafur-Fabanyo yang akhirnya dianggap tidak sah oleh ketua DPRD yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi versi kedua, yaitu dengan mengesahkan Thaib-Gani sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara.
Konflik juga meluas ke massa pendukung Cagub-Cawagub masing-masing. Disini konflik sudah sampai pada tingkat yang serius, yaitu konflik fisik. Dapat dikatakan bahwa inilah konflik yang “sebenarnya”. Namun bukan berarti konflik non fisik bukan konflik nyata namun konflik fisik adalah konflik yang nampak oleh mata sehingga mudah dilihat dan dinilai bahwa ini adalah konflik. Sedangkan konflik yang tidak beradu fisik tidak dapat terlihat dengan jelas apakah itu benar-benar sebuah konflik atau bukan. Di sinilah konflik itu memuncak sampai pada kerusuhan yang menyebabkan kerugian moril dan materil.
- Analisis Patron-Klien (Teori Konflik Scott) dan Teori Konflik dan Nilai budaya (Teori Konflik Geertz)
Analisis kedua pada konflik politik Maluku Utara ini menggunakan kombinasi teori dari Scott (Patron-Klien) dan teori konflik dari Geertz (konflik dan nilai budaya). Yang tercermin dari tulisan Geerz adalah tentang kelompok primordial dan solidaritas kelompok. Sebuah ikatan primordial dapat membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antar kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang kuat kepada kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun sebaliknya, mempermudah terjadinya konflik dengan kelompok lain. Sikap seperti inilah yang sering dimanfaatkan di kancah perpolitikan Indonesia.
Proses pemanfaatan sikap primordial dapat dibedakan menjadi dua. Pertama dengan cara membentuk himpunan kelompok etnis, ras, agama, atau golongan tertentu sehingga diharapkan dapat mendulang massa pada etnis, ras, agama, atau golongan yang sama. Sebagai contoh adalah didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh kalangan nahdiyin yang bertujuan menampung atau menghimpun massa orang-orang berbasis NU. Setelah PKB sudah tidak lagi kondusif untuk menghimpun massa NU maka muncullah PKNU. Contoh lain misalnya Partai Damai Sejahtera yang mencoba menghimpun massa dari umat Nasrani.
Kedua adalah dengan cara dibentuk kelompok-kelompok baru yang menjadi pusat solidaritas kelompok kedua setelah primordial inti (lebih dekat dengan sara). Sebagai contoh adalah munculnya gerakan-gerakan sosial dan partai politik seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia, Walhi, KAMMI, dan gerakan-gerakan sosial lain, partai politik seperti Gerinda, PDIP, P Golkar, dan partai-partai lain. Gerakan-gerakan sosial ataupun partai-partai politik berusaha mengumpulkan massa dari berbagai golongan yang disatukan oleh tujuan partai politik atau gerakan sosial itu sendiri dan bukan pada kultur dan budaya golongan tertentu.
Sebenarnya, kesetian politik merupakan kesetiaan yang relatif tidak kekal. Kesetiaan terhadap partai politik atau pemimpin politik seharusnya didasarkan pada kinerja yang ditunjukan oleh mereka. Artinya jika suatu partai menunjukan kinerja yang buruk atau tidak mampu menjadi wadah aspirasi dirinya, maka ia memiliki hak untuk mencari partai yang lain. Namun apabila kesetiaan politik bercampur dengan kesetiaan primordial maka akan terjadi perubahan dalam kesetiaan politik ke arah fanatisme dan sulit untuk berubah. Hal ini akan menyebabkan sulitnya pengawasan dari rakyat, sehingga apapun yang dilakukan partai politik atau seorang pemimpin akan selalu dianggap baik, oleh partai politik atau pemimpin itu sendiri maupun para pengikut fanatiknya.
Scott memberikan definisi kelompok patron-klien sebagai hubungan dyadic (dua orang) yang terdiri dari seseorang dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup (resources) yang dimilikinya untuk memberi perlindungan dan keuntungan untuk orang lain (klien) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan termasuk pelayanan pribadi bagi patron. Karena adanya patron-klien ini maka konflik yang terjadi kemungkinan besar hanya dikarenakan sang klien yang membela patronnya (bagaimanapun posisi patron pada saat itu, benar atau salah) dan bukan karena alasan yang lebih rasional.
Dengan menggunakan penggabungan alat analisa di atas, kita dapat membaca bahwa konflik politik di Maluku Utara terjadi karena adanya dua pihak yang berselisih yaitu Cagub dan Cawagub Thaib-Gani dengan Cagub dan Cawagub Gafur-Fabanyo. Kedua cagub-cawagub tersebut berperan sebagai patron yang dibela oleh klien-nya. Klien keduanya adalah massa pendukungnya masing-masing. Klien kedua patron tersebut akan membela patron-nya sampai titik darah penghabisan, dengan kata lain massa pendukung kedua kubu akan terus mendukung patron-nya masing-masing apapun kondisi patron-nya, entah dalam keadaan benar entah dalam keadaan salah.
Dengan menggunakan analisis di atas, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya konflik yang terjadi Maluku Utara berbentuk top-down. Artinya konflik yang terjadi di kalangan atas (patron) akan turun ke masyarakat luas (klien). Konflik dikalangan masyarakat bawah akan sulit terjadi jika pada kalangan atas tidak terjadi konflik dan konflik akan segera hilang jika para patron sudah melakukan konsensus. Dengan begitu salah satu cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan cara top-down juga, yaitu mendamaikan patronnya terlebih dahulu.
Ada yang perlu dicermati dari masalah ini, yaitu ketika konflik yang terjadi pada klien sudah tidak semstinya lagi. Artinya konflik yang terjadi bukan lagi hanya memperjuangkan patron tetapi termakan oleh isu-isu yang mendasar, seperti SARA. Jika ini terjadi, maka akan sulit untuk terjadinya konsensus meskipun patron sudah melakukan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan meskipun perjuangan untuk membela patron sudah selesai, akan tetapi klien akan menilai perjuangan untuk membela hal yang sifatnya mendasar (hal-hal yang berbau SARA) tidak pernah usai.
